Berita Puncak

Aplikasi E-Lelang Cepat Masuk Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Jakarta – Aplikasi E-Lelang Cepat yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemeritah masuk dalam TOP 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2017 yang selenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negar dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, hal ini berarti selangkah menuju 40 Besar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik ini. Pada Selasa (25/04) lalu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Agus Prabowo menghadiri undangan Pihak Menpan RB untuk mempresentasikan Aplikasi lelang cepat dihadapan juri, ini merupakan penjurian tahap ke - 3 dari tahapan penjurian yang sudah dilakukan sejak awal maret lalu.

Dalam Pemaparannya dihadapan juri Kepala LKPP Agus Prabowo menyampaikan inovasi E-Lelang Cepat bisa mempercepat proses lelang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi tiga hari saja, dari sebelumnya rata-rata tiga minggu. “Dengan cara ini, selain menghemat waktu juga bisa mencegah terjadinya korupsi,” ujar Agus.

Aplikasi E-lelang cepat yang dikembangkan Oleh LKPP ini bisa mempercepat proses tender dan mereduksi waktu lelang hingga 80% sehingga menghasilkan pengadaan yang mudah, cepat dan akuntabel. Waktu lelang yang cepat tentunya memberikan dampak positif, dengan waktu lelang yang cepat akan mengoptimalkan penyerapan anggaran dan potensi pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga bulan April 2017 ini, sudah ada 72 Instansi yang menggunakan e – lelang Cepat, dengan jumlah paket sebanyak 1.611 Paket, dengan jumlah HPS sebesar 4.9 Triliun.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik ini dibagi menjadi empat kategori, Pertama, kategori Tata kelola pemerintahan, yang meliputi salah satu atau lebih unsur partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, kualitas regulasi, penegakan hukum, ketertiban sosial, dan kontrol terhadap korupsi dalam pelayanan publik. Kedua, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; ketiga, perbaikan kesejahteraan sosial dalam penyelesaian masalah-masalah sosial; dan keempat, pelayanan langsung kepada masyarakat yaitu pelayanan yang dilaksanakan melalui kontak langsung dengan masyarakat yang manfaatnya dirasakan langsung.

\