berita Kab. Puncak

K.F: Ketua DPRK Puncak Thomas Tabuni, saat mendampingi Bupati Puncak Elvis Tabuni dalam penyerahan DPA TA. 2026, di ruang pertemuan Kantor Badan perbendaharaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Puncak Ilaga, Jumat, 23 Januari 2026.

ILAGA-Ketua DPRK Puncak, Thomas Tabuni, menegaskan bahwa sikap DPRK Puncak periode ini akan tegas dalam mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab  Puncak tahun anggaran 2026, pengawasan ini agar pembangunan di Kabupaten Puncak, menjadi lebih baik dan maju dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian hal tersebut disampaikan olehnya, saat mendampingi Bupati Puncak, usai Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun anggaran 2026, di ruang pertemuan Kantor Badan Perbendaharaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Puncak Ilaga, Jumat, 23 Januari 2026.

Menurutnya, Pengawasan yang ketat merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran maupun penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah, bahkan kegiatan fisik, DPRK tidak kompromi, akan tegas dalam pengawasan, misalnya saja proyek 2025, yang masih dalam tahap kegiatan lanjutan 2026, maka DPRK akan memberikan deadline waktu, agar dituntaskan, jika tidak maka sudah tentu akan ada sangsi tegas.

“Periode ini kami dari DPRK akan ketat dalam Pengawasan di lapangan, terutama kegiatan-kegiatan fisik, jika belum selesai sesuai dengan deadline waktu, maka kami akan menyurati kepada pihak berwajib, itu sudah tegas kami sampaikan diawal tahun ini, jadi pimpinan OPD jangan main-main,” tegas Thomas Tabuni.

Kata Thomas Tabuni, dengan pembagian DPA yang lebih awal ini, maka penyerapan anggaran harus berjalan dengan baik dan terukur, terutama kegiatan-kegiatan fisik, sebab DPRK Puncak tidak mau daerah ini mundur, harus maju sama dengan daerah lain yang sudah lebih dulu lebih maju.

“Apalagi Kepala Inspektorat baru diangkat, dia punya pekerjaan besar, harus ketat dalam pengawasan, yang sudah terjadi tahun-tahun sebelunmnya jangan terjadi lagi, kami sangat mendukung apa yang sudah dikatakan Pak Bupati dan Sekda, ini demi kemajuan daerah ini,”tuturnya.

Menurut Thomas, daerah Puncak butuh kerja keras, butuh perhatian khusus untuk  kemajuan daerah, dan harus diingat bahwa anggaran yang sudah dikucurkan oleh negara untuk Kabupaten Puncak, harus dipakai dengan baik, untuk memajukan daerah ini, jangan dipakai untuk berfoya-foya saja oleh segelintir orang.

“Orang yang bertugas di Puncak, harus kerja dengan hati, karena kota ini adalah kota injil, sepersen pun  uang negara harus dipergunakan dengan baik, termasuk pertanggungjawab juga harus baik, ini semua demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Puncak, mereka harus sejahtera,”tambahnya.

Thomas Tabuni menilai, efektivitas belanja daerah sangat bergantung pada ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD. Karena itu, pemerintah perlu meningkatkan sistem pengendalian internal serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penggunaan anggaran, terutama kegiatan-kegiatan fisik, terutama dibawah kendalai Kepala Inspektorat yang baru. (Diskominfo Puncak)