berita Kab. Puncak

_{K.F: Wakil Bupati Puncak, Naftali Akawal (mewakili Bupati Puncak), didampingi sejumlah pimpinan OPD, saat melakukan pertemuan  dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Jakarta, Senin (29/6/2026). (Foto: Diskominfo Puncak)}

JAKARTA – Kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap keuangan daerah. Menyiasati hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak secara aktif melakukan lobi ke sejumlah kementerian guna menutup celah fiskal demi menjaga keberlanjutan pembangunan di wilayahnya.

Langkah strategis ini diambil oleh Bupati Puncak Elvis Tabuni yang diwakili oleh Wakil Bupati Puncak, Naftali Akawal, yang memimpin rombongan dalam pertemuan langsung dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), di Jakarta pada Senin (29/6/2026).

Nampak juga dalam Pertemuan tersebut Gubernur Papua Komjen Pol (Purn) Mathius D. Fakhiri, Bupati Solok Jon Firman Pandu, serta Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih.

Wakil Bupati Puncak, Naftali Akawal, menyatakan bahwa kehadirannya mewakili Bupati Puncak  Elvis Tabuni adalah untuk menyerahkan proposal resmi terkait penanganan bencana kekeringan di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, selain itu, Pemkab Puncak juga menyerahkan proposal terkait program bedah rumah adat (Honai) yang terdampak konflik sosial beberapa waktu lalu di sejumlah distrik, serta membahas berbagai persoalan sosial lainnya agar mendapatkan atensi khusus dari Kementerian Sosial.

"Kami berharap ada dukungan dari pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di wilayah Kabupaten Puncak. Khususnya dalam penanganan korban bencana alam maupun bencana sosial, serta mencegah dampak buruk yang ditimbulkan," ungkap Naftali.

Naftali menambahkan bahwa usulan terkait penanganan bencana kekeringan dan bedah Honai tersebut telah mendapatkan respons positif dan akan segera ditindaklanjuti dengan bantuan dari Kementerian Sosial.

Hal menarik lain dari pertemuan tersebut adalah instruksi Menteri Sosial kepada Pemkab Puncak untuk menyiapkan lahan sekitar 10 hektar. Lahan ini nantinya akan digunakan untuk pembangunan program Sekolah Rakyat, yang menjadi kabar baik bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Puncak.

"Kami juga mendapat program Sekolah Rakyat. Kami diminta menyiapkan lahan sekitar 10 hektar. Hal ini akan segera kami sampaikan kepada Pak Bupati, karena nantinya Bupati yang akan memutuskan," jelas Naftali.

Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mempersiapkan hal-hal teknis terkait proposal dari Kabupaten Puncak, mulai dari penanganan bencana kekeringan, bedah Honai, hingga kesiapan program Sekolah Rakyat.

Khusus untuk program pengentasan kemiskinan, Gus Ipul menjelaskan pentingnya pendekatan terpadu serta kolaborasi erat antara pemerintah pusat, provinsi, hingga tingkat kabupaten.

"Tiga program utama tersebut mencakup penekanan beban pengeluaran melalui penyaluran bantuan sosial (bansos), peningkatan pendapatan masyarakat lewat program pemberdayaan, serta menghadirkan 'Sekolah Rakyat' sebagai upaya memutus rantai kemiskinan terstruktur," ujar Gus Ipul.

"Program ini sudah masuk dalam RPJMN. Ini konsep kita yang sudah terukur dan memerlukan kolaborasi kuat di lapangan," pungkasnya. (Diskominfo Puncak)